Rapat kerja optimalisasi pencegahan kebakaran pada lahan perkebunan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi di jalan Mujahidin No.16 E-F pada Hari Senin tanggal 22 Juli 2019. Rapat dimulai pada pukul 08.30 hingga selesai.

Rapat kerja ini melibatkan beberapa instansi terkait yaitu Manggala Agni Daops Pontianak, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Pertanian, Tanaman  Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

Rapat kerja ini bertujuan sebagai berikut :

-       Menyampaikan update informasi iklim

-       Meningkatkan kewaspadan seluruh stake holder dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran pada lahan kebun

-       Mengumpulkan informasi mengenai kegiatan brigade dan KTPA di masing-masing kabupaten/kota

-       Mengoptimalisasi dan mensinergikan upaya pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun

Point-point hasil yang didapatkan dari rapat kerja optimalisasi pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebagai berikut:

1.  Kondisi kebakaran di lapangan untuk tahun 2019 saat ini tidak jauh berbeda dengan kondisi di tahun 2015 yang lalu dan memang kebakaran selalu berulang dan terjadi disetiap tahunnya.

2.  Berdasarkan pengalaman tahunan, memasuki bulan Agustus akan banyak kebakaran yang terjadi karena adanya aktivitas lading masyarakat dan sesuai informasi BMKG bahwa saat itulah kondisi jeda hari tanpa hujan terjadi sehingga api yang sangat kecil sekalipun jika tidak diawasi dapat menyebabkan kebakaran yang meluas.

3.  Fakta dilapangan didapatkan bahwa pemadaman umumnya dilakukan di lahan perorangan atau lahan yang tidak diolah (diluar konsesi perusahaan), meskipun memang tidak menutup kemungkinan bisa saja kebakaran terjadi di dalam kawasan konsesi.

4.  Untuk setiap kabupaten/kota memang memiliki kegiatan terkait penanggulangan kebakaran yang sasarannya adalah mayarakat/KTPA maupun perusahaan perkebunan, namun sifatnya adalah pembinaan dan sosialisasi dan belum sampai pada tahap memberikan solusi yang konkrit untuk betul-betul dapat mencegah masyarakat untuk membuka lahan tanpa membakar.

5.  Berdasarkan informasi dari dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota didapatkan update sebagai berikut:

-  Memang betul telah terjadi kebakaran di Desa Rasau Kecamatan Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah pada tanggal 17 Juli 2019. Kebakaran tersebut terjadi pada lahan gambut sehingga sulit dipadamkan dan memakan waktu berhari-hari, namun berdasarkan laporan KTPA setempat kondisi saat ini api sudah dapat dipadamkan.

-  Di Kabupaten Landak juga terjadi kebakaran di area PT. SMS namun disebabkan oleh masyarakat yang melakukan kegiatan chain saw kayu di sekitar area konsesi perusahaan. Saat ini api sudah dapat dipadamkan.

-  Di Kabupaten Kubu Raya, kebakaran terjadi di PT. Palmdale di Desa Pancaroba. Perusahaan dimaksud memang sejak 1-2 tahun kebelakang menutup diri dan tidak pernah menyampaikan laporan kepada Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kubu Raya. Saat ini api sudah dapat dipadamkan.

- Memperhatikan data hotspot yang disampaikan selama rapat, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Ketapang memberikan klarifikasi bahwa kebakaran di PT. Arrtu Energi bukan lagi dalam area konsesi karena sudah ada pengurangan konsesi perusahaan tersebut sehingga hotspot tersebut berada di kawasan APL.

6.   Masalah-masalah yang dihadapi terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran diantaranya adalah:

-  saat terjadi kebakaran pada kebun atau lahan yang berada di batas antar kabupaten/kota perlu dipikirkan mekanisme pelaporannya. Kemanakah dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dapat melapor untuk mendapatkan bantuan pemadaman?

-  Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota belum mengetahui mekanisme mendapatkan bantuan pemadaman baik berupa personil maupun water bombing saat pemadaman darat tidak efektif dilakukan.

-  Kebingunan petugas teknis dinas yang membidangi perkebunan untuk menerapkan standar peralatan baik kuantitas, jenis dan spesifikasinya karena banyaknya peraturan yang mengeluarkan ketentuan tentang hal-hal tersebut.

-  Lemahnya pendanaan di masing-masing OPD baik tingkat provinsi dan kaupaten menyebabkan pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun tidak dapat maksimal. Di Kabupaten Kayong Utara misalnya, tidak tersedia dana pencegahan kebakaran. Dana terkait kebakaran baru dapat digunakan saat kondisi urgent atau telah terjadi kebakaran.

-  Sejauh ini OPD yang membidangi perkebunan baik tingkat provinsi maupun kabupaten hanya dapat membentuk Kelompok-Kelompok Tani Peduli Api namun setelahnya tidak ada lagi pendanaan untuk mendukung pelaksanaan fungsi KTPA tersebut di lapangan.

-  Kondisi peralatan KTPA tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman, baik karena kerusakan alat maupun kekurangan alat (terutama mesin pompa dan selang).

- Demikian pula untuk brigade pengendalian kebakaran yang telah dibentuk di kabupaten/kota tidak dapat berjalan maksimal bahkan vakum akibat tidak adanya keterbatasan personil/anggota brigade serta pendanaan sehingga peralatan pengendalian kebakaran yang dimiliki tidak digunakan seperti yang terjadi di Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Sintang dan Sanggau.

7.   Dalam rangka memudahkan pengendalian kebakaran, maka diperlukan hal-hal sebagai berikut:

-  Database sarana prasarana pengendalian kebakaran milik perusahaan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat

-  Database kontak person penanggung jawab urusan penanggulangan kebakaran di masing-masing perusahaan perkebunan se Provinsi Kalimantan Barat.

-  Perlu adanya sinergitas kegiatan di lapangan. Misalnya dengan melaksanakan pembinaan ke perusahaan bersama dengan Manggala Agni untuk melakukan supervisi terhadap jumlah, jenis dan kondisi alat pengendalian kebakaran milik perusahaan. Hal ini juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus menjalin kerjasama yang erat antar OPD.

-  Perlu adanya inovasi berupa pembuatan video bersama seluruh OPD terkait yang menangani pengendalian kebakaran. Video dimaksud berisikan arahan, ajakan dan simulasi tata cara pengelolaan lahan tanpa bakar untuk kemudian di sebar luaskan dengan menggunakan media massa atau media sosial.

- Perlu untuk mendorong perusahaan perkebunan melakukan pendataan pada masyarakat yang akan melakukan pembukaan lahan dengan membakar dan membuat jadwal, sehingga perusahaan perkebunan dapat mengantisipasi meluasnya kebakaran baik dengan membantu pembukaan lahan masyarakat maupun membuat sekat-sekat bakar.

- Perlu untuk melibatkan pemerintah desa untuk dapat menganggarkan dana desa yang dimiliki untuk kegiatan KTPA karena hal tersebut dimungkinkan dan beberapa kabupaten sudah menerapkan hal tersebut, salah satunya adalah Kabupaten Sekadau.

- Perlu untuk melakukan pendataan tenaga PPL maupun manbun di kecamatan untuk membantu menyampaikan pencegahan kebakaran kepada petani/pekebun di lapangan sebagai solusi karena adanya keterbatasan anggran dan PPL/manbun juga lebih dekat dengan masyarakat.

- Terkait peralatan pengendalian kebakaran milik provinsi maupun dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota yang tidak digunakan dapat dipinjam pakaikan kepada BPBD setempat atau kecamatan-kecamatan rawan kebakaran.

- Perlu adanya kegiatan yang memberikan solusi kepada masyarakat, seperti pendanaan untuk membuat cuka kayu. Sehingga masyarakat masih dapat tetap membakar namun dengan wadah serta ada hasil akhir yang bernilai ekonomis dan bermanfaat untuk masyarakat.

- Saat terjadi kebakaran yang besar dan dirasakan sulit untuk ditangani, dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dapat mengirimkan foto yang dilengkapi dengan koordinat lokasi yang akurat dan berkoordinasi dengan BPBD untuk dapat diberikan arahan maupun tambahan bantuan. Memang bantuan diutamakan untuk kasus kebakaran yang terjadi diluar konsesi. Namun bila terjadi didalam konsesi dan berpotensi meluas, maka mungkin saja untuk diberikan bantuan baik berupa tambahan personil maupun water bombing dengan catatan perusahaan perkebunan sudah melakukan upaya pengendalian kebakaran dan memang belum berhasil memadamkan api.

Beberapa hal yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat  melalui Bidang Perlindungan dan Data adalah sebagai berikut:

1.   Membuat Surat Gubernur Kalimantan Barat kepada perusahaan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menyampaikan:

-  Jenis, jumlah dan kondisi alat pengendalian kebakaran yang dimiliki perusahaan di tahun 2019

-  Struktur satgas dan jumlah anggotan regu inti yang dimiliki perusahaan di tahun 2019

-  Kontak person penanggung jawab kegiatan penanggulangan kebakaran di perusahaan

2.   Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan dana desa untuk penanggulangan kebakaran dan operasional KTPA yang sudah terbentuk. Jika memang dimungkinkan Dinas Perkebunan Prov. Kalbar akan mendorong pemerintah desa untuk dapat mengalokasikan dana desa untuk keperluan mitigasi kebakaran pada lahan dan kebun melalui Bupati/Walikota se Kalimantan Barat.

3.   Melakukan pendataan ulang dan menginventarisasi kegiatan yang dilaksanakan brigade pengendalian kebakaran di kabupaten/kota serta menyampaikan hasil inventarisasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

4.   Tetap melakukan koordinasi dengan OPD terkait guna mensinergikan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran di Provinsi Kalimantan Barat.