Kegiatan Focus Group Discussion Pencegahan Kebakaran pada Kebun Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 di Pontianak. Kegiatan ini lebih fokus menyasar kepada petani/pekebun di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga mayoritas peserta merupakan petani/pekebun atau anggota Kelompok Tani Peduli Api yang sudah dibentuk di masing-masing kabupaten/kota. FGD ini dimaksudkan untuk:

·         Mengumpulkan informasi terkait kendala yang dialami KTPA dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun;

·         Memberikan penyegaran mengenai cara pembukaan lahan tanpa bakar;

·         Memberikan informasi tentang upaya penyelarasan kearifan local dengan peraturan perundang-undangan

·         Memberikan edukasi kepada pekebun dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan yang mendukung kelestarian lingkungan.

Pada pelaksanaannya, peserta diberikan input berupa materi dari beberapa narasumber sebelum dilakukan diskusi terarah. Narasumber yang ikut memfasilitasi FGD ini terdiri dari:

·         Wakil Direktur Bimbingan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk materi Penyelarasan Kearifan Lokal dengan Peraturan Perundang-Undangan.

·         Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura untuk materi Edukasi Pekebun dalam Pelaksanaan Perkebunan

·         Koordinator Pencegahan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Manggala Agni DaOp Pontianak untuk materi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.

Berdasarkan diskusi terarah yang dilakukan diketahui bahwa masih banyak petani/pekebun anggota KTPA yang masih belum memahami tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam upaya pencegahan kebakaran terutama setelah diberlakukannya Permentan No 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar. Sebagian besar anggota KTPA memahami bahwa fungsi dari KTPA hanya membantu memadamkan api saat terjadi kebakaran. Padahal KTPA memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari patrol pencegahan, pengendalian kebakaran dan menyampaikannya dalam bentuk laporan kepada Brigade di dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.

Selain itu, banyak KTPA yang terhambat pendanaan untuk kegiatan operasional di lapangan sehingga tidak dapat optimal dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Hal tersebut sebetulnya dapat diatasi dengan memnggunakan dana desa yang tersedia, namun hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran pada lahan dan kebun. Sehingga KTPA meminta perlu adanya pengawalan dalam diskusi intensif antara Dinas Perkebunan dan instansi pemerintah terkait, sehingga dana desa dapat dianggarkan untuk operasional kegiatan KTPA. Selain itu pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan dinas yang membidangi perkebunan sudah dan akan terus berupaya untuk memitrakan KTPA yang sudah dibentuk ini dengan perusahaan perkebunan.

KTPA juga merasakan masih minimnya bantuan alat yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Beberapa peralatan tidak cukup atau tidak memadai jika melihat kondisi di lapangan, misalnya selang yang diberikan panjang dan jumlahnya sangat terbatas sementara jarak sumber air ke titik api. Sehingga KTPA berharap masih bisa mendapatkan tambahan bantuan alat pengendalian kebakaran. Selain itu mengingat berat dan beresikonya tugas KTPA, dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian asuransi jiwa.