Login

Remember Me

       

Contact Us

Alamat :

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. M. Hambal No. 3 Pontianak 78121

Phone 0561 8101080
Fax 0561 766038 

Pengaduan 081352056399

email : disbun@kalbarprov.go.od / disbunkalbar@gmail.com

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan                                      Jl. Budi Utomo No. 56 B, Siantan Hulu Pontianak 78242

 

Top Panel
- - - - - -

Perlindungan dan Data

SOSIALISASI PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TERPADU TAHUN ANGGARAN 2018

Kegiatan Sosialisasi Pengendalian OPT Terpadu ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat Jalan Mujahidin No. 16 E-F Pontianak Provinsi Kalimantan Barat, selama 1 (satu) hari yaitu Tanggal 10 Juli 2018.

Kegiatan ini bertujuan Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas lapang perkebunan dalam konteks pengendalian OPT dan menyiapkan tenaga terlatih dalam pengendalian OPT tanaman perkebunan sehingga dapat memininalisir terjadinya gangguan OPT.

Peserta kegiatan adalah Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu – Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP) yang ada di Kabupaten / Kota Kalimantan Barat dengan jumlah sebanyak 53 orang.

Narasumber :

1.      Kepala Bidang Perlindungan dan Data Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (I Gusti Ayu Istanawati, A.Pi.,MM), dengan materi kebijakan dan regulasi pengendalian OPT;

2.      Kepala Seksi Jaringan Laboratorium Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (Sunarti, SP), dengan materi Pengendalian OPT Terpadu Hama Kumbang Kelapa (Oryctes, sp);

3.      Penyelia Laboratorium Agen Pengendali Hayati (APH) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak (Hamdani, STP, MP), dengan materi pengendalian OPT terpadu Hama Penggerek batang lada , penghisap bunga lada, dan penghisap buah lada.

 

Ekspetasi dari  para peserta kegiatan agar mereka diberikan fasilitas / dukungan biaya yang seimbang dalam melaksanakan tugasnya serta transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memantau dan mengendalikan OPT secara tepat guna sesuai standar teknis yang diberlakukan.

 

PELAKSANAAN KEGIATAN FOCUS GROUP DISCUSSION PENCEGAHAN KEBAKARAN PADA KEBUN RAKYAT DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

Kegiatan Focus Group Discussion Pencegahan Kebakaran pada Kebun Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2018 di Pontianak. Kegiatan ini lebih fokus menyasar kepada petani/pekebun di Provinsi Kalimantan Barat, sehingga mayoritas peserta merupakan petani/pekebun atau anggota Kelompok Tani Peduli Api yang sudah dibentuk di masing-masing kabupaten/kota. FGD ini dimaksudkan untuk:

·         Mengumpulkan informasi terkait kendala yang dialami KTPA dalam melakukan upaya pencegahan kebakaran pada lahan dan kebun;

·         Memberikan penyegaran mengenai cara pembukaan lahan tanpa bakar;

·         Memberikan informasi tentang upaya penyelarasan kearifan local dengan peraturan perundang-undangan

·         Memberikan edukasi kepada pekebun dalam pelaksanaan kegiatan perkebunan yang mendukung kelestarian lingkungan.

Pada pelaksanaannya, peserta diberikan input berupa materi dari beberapa narasumber sebelum dilakukan diskusi terarah. Narasumber yang ikut memfasilitasi FGD ini terdiri dari:

·         Wakil Direktur Bimbingan Masyarakat Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk materi Penyelarasan Kearifan Lokal dengan Peraturan Perundang-Undangan.

·         Wakil Dekan I Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura untuk materi Edukasi Pekebun dalam Pelaksanaan Perkebunan

·         Koordinator Pencegahan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar Manggala Agni DaOp Pontianak untuk materi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar.

Berdasarkan diskusi terarah yang dilakukan diketahui bahwa masih banyak petani/pekebun anggota KTPA yang masih belum memahami tugas, kewajiban dan wewenangnya dalam upaya pencegahan kebakaran terutama setelah diberlakukannya Permentan No 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar. Sebagian besar anggota KTPA memahami bahwa fungsi dari KTPA hanya membantu memadamkan api saat terjadi kebakaran. Padahal KTPA memiliki fungsi yang lebih luas, mulai dari patrol pencegahan, pengendalian kebakaran dan menyampaikannya dalam bentuk laporan kepada Brigade di dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota.

Selain itu, banyak KTPA yang terhambat pendanaan untuk kegiatan operasional di lapangan sehingga tidak dapat optimal dalam melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran. Hal tersebut sebetulnya dapat diatasi dengan memnggunakan dana desa yang tersedia, namun hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur bahwa dana desa dapat digunakan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran pada lahan dan kebun. Sehingga KTPA meminta perlu adanya pengawalan dalam diskusi intensif antara Dinas Perkebunan dan instansi pemerintah terkait, sehingga dana desa dapat dianggarkan untuk operasional kegiatan KTPA. Selain itu pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan dinas yang membidangi perkebunan sudah dan akan terus berupaya untuk memitrakan KTPA yang sudah dibentuk ini dengan perusahaan perkebunan.

 

KTPA juga merasakan masih minimnya bantuan alat yang sudah pernah diberikan sebelumnya. Beberapa peralatan tidak cukup atau tidak memadai jika melihat kondisi di lapangan, misalnya selang yang diberikan panjang dan jumlahnya sangat terbatas sementara jarak sumber air ke titik api. Sehingga KTPA berharap masih bisa mendapatkan tambahan bantuan alat pengendalian kebakaran. Selain itu mengingat berat dan beresikonya tugas KTPA, dapat menjadi pertimbangan untuk pemberian asuransi jiwa.