Tata Cara

Pelayanan Informasi

 TATA CARA PELAYANAN INFORMASI

1.    Pemohon mengajukan permohonan informasi (datang langsung/melalui surat/melalui web)

2.    Petugas di meja pelayanan menerima dan mencatat permohonan informasi (nama, alamat, subyek/jenis informasi yang diminta, cara informasi yang ingin diperoleh)

3.    Petugas pelayanan berkoordinasi dengan bidang-bidang penguasa informasi

4.    Pemohon mendapatkan informasi yang dibutuhkan

  

Pengajuan Keberatan

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID Pembantu berdasarkan alasan dengan tahapan sbb:

  1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID Pembantu dalam jangka waktu 30 hk.

  2. Atasan PPID memberikan tanggapan paling lambat 30 hk secara tertulis.

  3. Jika Pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID Pembantu, maka sengketa kebaratan selesai.

  4. Jika pengaju keberatan Informasi Publik tidak puas atas tanggapan yang diberikan, maka penyelesaian sengketa informasi public dapat diajukan ke Komisi Informasi.

Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI

 

1.    Pengajuan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan/tanggapan tertulis dari atasan PPIDP yang tidak memuaskan pemohon informasi.

2.    Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. KI harus mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

3.    Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi.

4.    Jika pada tahap mediasi tidak ada kesepakatan atau terjadi penarikan diri dari salah satu pihak ataupara pihak maka KI melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui ajudikasi.

5.    Jika pemohon puas atas keputusan ajudikasi KI, sengketa selesai.

6.    Jika pemohon tidak menerima putusan KI, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dalam waktu 14 hari kerja sejak diterima putusan tersebut, dan menyatakan secara tertulis bahwa tidak menerima/tidak puas dengan putusan ajudikasi KI. 

 

Penanganan Pengaduan

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

 

1.    Pemohon mengajukan pengaduan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan

2.    Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pengaduan, melalui :

v  Tatap muka langsung

v  Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan yang disediakan di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

v  Telepon / Fax : (0561) 766038

v  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

v  Form online https://forms.gle/vmSRSh4mcndt5Qir9

3.    Pejabat Pengelola Pengaduan mencatat pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun melalui media telepon, email dan online ke dalam buku pengaduan, dan mendistribusikan aduan kepada Tim Penjawab Pengaduan.

4.    Pejabat Pengelola Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penjawab Pengaduan dan membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan).

5.    Pejabat Pengelola Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan / atau pihak terkait.

6.    Pejabat Pengelola Pengaduan mendokumentasikan, menyusun laporan dan statistik pengelolaan pengaduan kepada Sekretariat PPID Pembantu pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dan mempublikasikan statistik/rekapitulasi pengaduan pada papan pengumuman di ruang pengaduan setiap bulannya.

7.    Kotak pengaduan dibuka setiap akhir bulan.

 

ALUR PENANGANAN PENGADUAN