Login

Remember Me

       

Contact Us

Alamat :

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Mujahidin No 16 E-F Pontianak 78121

Phone +62 561 8101080
Fax +62 561 766038

email : disbunkalbar@gmail.com

UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan                                      Jl. Budi Utomo No. 56 B, Siantan Hulu Pontianak 78242

 

Top Panel
- - - - - -

Tupoksi

Tugas Pokok

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 10  Tahun 2018, maka tugas pokok pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

  1. Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang prasarana, sarana dan perbenihan, pengembangan tanaman dan penyuluhan, pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha, serta perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan.
  3. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian dan umum, pengelolaan keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Perkebunan.
  4. Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana, pengelolaan sumber benih, pembinaan dan produksi benih serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sarana, prasarana dan perbenihan.
  5. Bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  Bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman tahunan, tanaman rempah, penyegar dan semusim, kelembagaan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan.
  6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.  Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran, pembinaan usaha serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha.
  7. Bidang Perlindungan dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perlindungan dan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, gangguan usaha dan dampak perubahan iklim, data dan sistem informasi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan data.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 88  Tahun 2017, maka tugas pokok pada UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat :

  • Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sekretariat mempunyai fungsi :

1.    penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;

2.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;

3.    pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Perkebunan;

4.    pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Perkebunan;

5.    penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

6.  penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja,  monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundangundangan;

7.    pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

8.    pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;

9.    pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perkebunan;

10. pelaksanaan  tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan mempunyai fungsi :

1.    penyusunan rencana kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Perbenihan;

2.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana dan sarana;

3.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber benih;

4.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan produksi benih;

5.    pengkoordinasian di bidang prasarana, sarana dan perbenihan;

6.    pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan;

7.    penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan;

8.    penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan;

9.    pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang prasarana, sarana dan perbenihan;

10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang prasarana, sarana dan perbenihan, dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang prasarana, sarana dan perbenihan sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan mempunyai tugas :

1.    penyusunan program kerja di bidang Pengembangan Tanaman dan Penyuluhan;

2.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman tahunan;

3.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman rempah, penyegar dan semusim;

4.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan penyuluhan;

5.    pengkoordinasian di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan;

6.    pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

7.    penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

8.    penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan sesuai peraturan perundangundangan;

9.    pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan;

10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan;

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengembangan tanaman dan penyuluhan sesuai peraturan perundangundangan.

 

Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pembinaan Usaha mempunyai fungsi :

1.    penyusunan rencana kegiatan di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha;

2.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pasca panen dan pengolahan;

3.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan mutu dan pemasaran;

4.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan usaha;

5.    pengkoordinasian di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha;

6.    pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

7.    penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

8.    penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan;

9.    pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha;

10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha, dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengolahan, pemasaran dan pembinaan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

 

Bidang Perlindungan dan Data mempunyai fungsi :

1.    penyusunan rencana kegiatan di bidang perlindungan dan data;

2.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian OPT;

3.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang GU dan dampak perubahan iklim;

4.    penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan sistem informasi;

5.    pengkoordinasian di bidang perlindungan dan data;

6.    pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan;

7.    penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan;

8.    penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan;

9.    pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan dan data;

10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan data, dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perlindungan dan data sesuai peraturan perundang-undangan.